RAPAT KOORDINASI NASIONAL PKH WILAYAH BARAT TAHUN 2017

Program Keluarga Harapan (PKH) atau yang lebih dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT) merupakan program bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin. PKH sebagai program perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2007 dengan cakupan pelaksanaan di 7 Provinsi dan 51 Kabupaten/Kota dengan jumlah Peserta Sebanyak 387.633 Keluraga Sangat Miskin (5% dari ranking terbawah penduduk miskin), dan pada tahun 2012 sudah menjadi program nasional dengan jumlah peserta 1,4 juta tersebar di 34 Provinsi. Memasuki tahun ke sepuluh, PKH telah menjadi program prioritas pemerintah dengan jumlah peserta 6.000.000 KPM pada 514 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Perubahan kebijakan mengiringi perjalanan panjang program demi tercapainya sebuah tujuan, hingga pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia akan menambah jumlah KPM mencapai 10 juta, hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pergeseran bantuan tunai menjadi bantuan sosial merupakan terobosan baru dengan menggandeng Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi perbankan guna mendukung penyelenggaraan keuangan inklusi. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai seperti PKH sudah dimulai sejak tahun 2011, dan pada tahun 2016 arahan presiden adalah bantuan sosial lainnya seperti subsidi pangan dan subsidi elpiji bagi KPM diintegrasikan ke dalam satu kartu dengan mellibatkan HIMBARA (Himpunan Bank Negara).

Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Tingkat Nasionanl (Rakornas PKH) merupakan bentuk kegiatan sosialisasi kebijakan, perumusan komitmen maupun sosialisasi inovasi baru dalam pelaksanaan PKH sebagai bentuk pengayaan program.

Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan Wilayah Barat Tahun 2017 ini dilaksanakan pada hari Rabu s.d. Jum’at, Tanggal 17 s.d 19 Mei 2017 di Kota Jakarta.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan Integrasi bantuan sosial (Bansos) pemerintah sangat efektif dalam menekan angka kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional PKH 2017 wilayah Indonesia bagian barat di Hotel Harris Jakarta, Kamis (18/5). Rapat tersebut diikuti 409 peserta mewakili 21 propinsi . Sejumlah perwakilan daerah Indonesia Bagian Barat antara lain, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

"Kalau dulu jalan sendiri-sendiri, sekarang seluruhnya akan (bansos-red) terintegrasi dalam satu kartu yang memiliki banyak fitur. Lebih efektif dan efisien," ungkapnya.

Khofifah memaparkan, Pemerintah di tahun 2017 mengalokasikan anggaran senilai Rp147 triliun untuk bansos yang masuk dalam 7 program prioritas nasional. Yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Subsidi Energi (Listrik BBM, LPG) .

Jika semua bansos dapat terintegrasi penyalurannya, kata Khofifah, maka setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memperoleh bansos sekitar Rp. 750.000,-/ bulan atau memperoleh tambahan sekitar 40% dari pengeluaran minimal konsumsi per keluarga per bulan (Rp 1.835.000,-).

"Itu artinya angka tersebut dapat memberikan jaminan untuk percepatan KPM dapat keluar dari perangkap kemiskinan selama ini dengan waktu yang lebih cepat," ujarnya.

Terkait PKH, menurut Khofifah, efektivitas program tersebut tidak perlu disanksikan lagi dalam mengurangi kemiskinan. Karenanya, tahun 2018 sejalan arahan Presiden, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara BPNT yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.

Penyaluran Rastra Dipercepat

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan agar pemda mempercepat penerbitan surat perintah alokasi rastra ke Bulog agar menjelang puasa keluarga penerima manfaat dapat memperoleh beras untuk bekal selama melaksanakan ibadah bulan romadlan.

"Rastra penting segera didistribusikan karena seminggu lagi sudah masuk bulan Ramadhan agar masyarakat penerima rastra merasa tenang karena tersedia beras di rumah ," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, percepatan ini untuk menjamin ketersediaan stok pangan menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri.

Khofifah menuturkan, selama ini waktu penyaluran rastra ke daerah berbeda-beda. Khusus kali ini saya mohon di segerakan. (*Nadim*)